Toreh Kepercayaan Tertinggi, Romi: Buah Kerja Keras Jajaran Bawaslu

Kayuagung, Bawaslu OKI - Angin segar berhembus bagi institusi pengawas demokrasi di Indonesia. Bawaslu berhasil mengukir catatan impresif dengan menjadi lembaga penyelenggara pemilu paling dipercaya publik. Pencapaian ini terungkap dalam hasil survei terbaru yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) pada Mei 2025.

Menanggapi pencapaian ini, Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menyambutnya dengan antusias. Menurutnya, capaian ini adalah buah dari dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran pengawas di penjuru Indonesia.

“Bawaslu sekali lagi membuktikan posisinya sebagai salah satu lembaga pemilu yang paling dipercaya masyarakat. Kepercayaan ini tentu diperoleh dari integritas, kerja keras, dan komitmen penuh seluruh jajaran Bawaslu dalam mengawal demokrasi,” terang Romi pada Rabu (4/6/2025).

Dalam survei IPO yang dilaksanakan antara 22 hingga 28 Mei 2025 tersebut, Bawaslu menduduki peringkat ketujuh dari lima belas lembaga publik/sipil yang menjadi objek penelitian. Bawaslu berhasil meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 65%.

Mengacu pada hasil positif ini, Romi berharap seluruh pengawas di Indonesia, khususnya di OKI, mampu menjaga amanah ini. Ia juga menekankan pentingnya terus menjalankan berbagai program pengawasan yang bersifat partisipatif.

"Mari terus kita jaga amanah atas capaian ini, diiringi dengan berbagai pengawasan yang partisipatif dan penuh tanggung jawab," tegas Romi.

Diketahui, survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh wilayah Indonesia, dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling untuk menjamin representativitas data, dengan margin of error sekitar 2,90% dan tingkat kepercayaan 95%.

Sebagai informasi pelengkap, dalam survei tersebut, Presiden RI menempati posisi teratas dengan 97,5% kepercayaan publik, diikuti TNI (92,8%), Basarnas (86,3%), Kejaksaan Agung (76%), Mahkamah Konstitusi (74,3%), BPI Danantara (70,5%), dan Bawaslu (65%). Kemudian, Mahkamah Agung (59,5%), Komisi Pemberantasan Korupsi (55,9%), Dewan Perwakilan Daerah (50,2%), Majelis Permusyawaratan Rakyat (48,1%), Polri (46,6%), Dewan Perwakilan Rakyat (45,8%), Komisi Pemilihan Umum (43,5%), dan partai politik (43%).