Didi Soroti Pentingnya Pendataan BMN untuk Efektivitas Kerja

humas | Sabtu, Agustus 30, 2025 - 13:31

_{Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO Diklat) Bawaslu OKI, Didi Masda Riandri, menyambut baik arahan dan pembinaan yang diberikan dalam forum Rapat Penguatan Kelembagaan yang digelar oleh Bawaslu Sumsel pada Jumat, 29 Agustus 2025.}

Kayuagung, Bawaslu OKI — Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO Diklat) Bawaslu OKI, Didi Masda Riandri, menyoroti pentingnya pendataan ulang terhadap Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas kerja kelembagaan.

Menurut Didi, evaluasi terhadap aset yang sudah tidak layak pakai bukan hanya urusan teknis belaka, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki dukungan operasional yang relevan dan memadai.

“Kami sedang menelusuri aset yang sudah tidak lagi menunjang aktivitas pengawasan mau pun kelembagaan. Dengan adanya inventarisasi yang akurat, pengusulan BMN baru bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar mendukung efektivitas kerja,” ujarnya kepada tim humas Bawaslu OKI, Sabtu (30/8/2025).

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan administrasi yang tertib lebih dari sekadar laporan formal. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.

“Administrasi yang rapi itu bukan hanya soal kelengkapan dokumen. Itu mencerminkan bagaimana kami menjaga integritas dalam setiap prosesnya,” tambahnya.

Didi menyambut baik arahan dan pembinaan yang diberikan dalam forum Rapat Penguatan Kelembagaan yang digelar oleh Bawaslu Sumsel pada Jumat, 29 Agustus 2025. Ia menilai kegiatan evaluatif seperti itu sebagai momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman teknis antarunit kerja di tingkat kabupaten/kota.

“Forum tersebut memberi ruang bagi kami untuk memperkuat sistem internal. Koordinasi seperti ini sangat membantu dalam menjaga konsistensi pelaporan dan pencatatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bawaslu OKI akan terus menjaga komitmen terhadap tertib administrasi melalui peningkatan kapasitas SDM, pembenahan sistem pelaporan, serta sinergi berkelanjutan dengan Bawaslu provinsi.

“Kami ingin memastikan bahwa kelembagaan di daerah, khususnya di Bumi Bende Seguguk, semakin solid dan responsif terhadap tantangan pengawasan pemilu,” tutup Didi.