Sukses Awasi Pilkada 2024, Bawaslu OKI Sampaikan Laporan Akhir ke Bawaslu

Jakarta, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI menyatakan keberhasilannya dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2024 yang diserahkan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, kepada Bawaslu di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Dalam laporan tersebut, Oki mengungkapkan pengawasan telah dilakukan dengan maksimal, baik secara langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui imbauan dan surat edaran. Koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan juga terus dilakukan untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oki menyebut dukungan dari pemerintah dan masyarakat sebagai faktor penting dalam kelancaran proses pemilihan.

"Secara umum, Pilkada di Kabupaten OKI berjalan damai dan tanpa sengketa. Politik santun tetap menjadi pilihan kedua pasangan calon, meskipun ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilaporkan," jelas Oki.

Oki mengungkapkan, meskipun sejumlah tantangan ditemui di lapangan, koordinasi yang baik antar tingkatan berhasil meminimalisir berbagai potensi masalah. “Indikator keberhasilan pengawasan bukan dilihat dari banyaknya pelanggaran yang ditangani, melainkan dari upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini,” tambahnya. 

Selain itu, Oki juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti OKI. "Daerah dengan banyak perairan dan akses terbatas membutuhkan alokasi anggaran transportasi yang lebih besar. Kami berharap, Bawaslu dapat mempertimbangkan hal ini ke depan," ujarnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas pengawasan Pemilu ke depan, Oki mengusulkan optimalisasi pendidikan pengawas partisipatif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pendidikan Pemilu kepada masyarakat, serta mendukung setiap kegiatan Bawaslu, baik dalam tahapan maupun non-tahapan Pemilu.