Hadiri Konsolnas, Bawaslu OKI : Sinergi Pimpinan dan Sekretariat Sangat Vital

Batam, Bawaslu OKI – Dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan pada Pemilihan 2024, Bawaslu menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Evaluasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kesekretariatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024, di Hotel Pacific Palace, Batam, pada Rabu (24/7/24). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan teknis dan administrasi serta pola kerja dan hubungan antara pimpinan dengan kesekretariatan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDMO Diklat) Bawaslu OKI, Didi Masda Riandri, memberikan tanggapan positif mengenai pelaksanaan Konsolnas terkait evaluasi tersebut. Menurut dia, evaluasi ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan komunikasi serta meningkatkan sinergi antara pimpinan dan sekretariat.

"Sinergi yang kuat antara pimpinan dan sekretariat sangat vital untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Hambatan komunikasi yang ada perlu segera diatasi agar tidak mengganggu efektivitas kerja kita," kata Didi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengusulkan perubahan anggaran, terutama untuk kegiatan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, tetapi juga divisi lain seperti Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP Datin) serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). 

"Pada Pemilihan 2024 ini, Divisi PP Datin perlu mensosialisasikan netralitas ASN, TNI-Polri. Sementara Divisi P2H bertanggung jawab atas sosialisasi proses sengketa, pencalonan, dan kampanye kepada partai politik. Divisi SDMO Diklat juga perlu menyampaikan sosialisasi seleksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) kepada seluruh Rukun Tetangga (RT) dan Lurah," jelas Bagja. 

Kemudian, Bagja juga menekankan pentingnya penanganan setiap laporan dengan cermat. "Syarat materiil sering menjadi alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal perlu penelusuran dan kajian awal sebelum menetapkan laporan tersebut TMS," kata Bagja. 

Selain itu, ia menegaskan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan jenis kegiatan, baik Pemilu maupun Pemilihan. "Tidak boleh mencampuradukkan anggaran kegiatan Pemilu dengan anggaran Pemilihan," tegasnya.

Kegiatan Konsolnas ini dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang turut memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat kegiatan. Peserta pada kegiatan ini merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terundang.