Bawaslu OKI Siap Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025, Fokus Optimalisasi Digitalisasi

Kayuagung, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan menanggapi arahan dari Bawaslu RI yang telah melakukan penyesuaian anggaran sebesar 40 persen.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, mengungkapkan pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. 

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Di OKI, kami akan fokus pada optimalisasi sumber daya dan peningkatan kapasitas pengawasan melalui teknologi,” tegasnya, Jumat (14/2/2025).

Romi juga menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pengawasan pemilu di tingkat daerah. “Kami telah menyusun strategi untuk memastikan bahwa semua program pengawasan, termasuk pemantauan pelanggaran pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat, tetap berjalan efektif,” tambahnya.

Di internal Bawaslu OKI, telah dibahas langkah-langkah konkret untuk mencapai efisiensi, antara lain dengan mengurangi belanja yang tidak mendesak, meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, dan memanfaatkan platform digital untuk pelaporan dan pemantauan. 

“Kami akan memastikan dengan anggaran yang ada, dapat digunakan untuk memberikan dampak maksimal bagi integritas pemilu di OKI,” ujar Romi.

Selain itu, Romi juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pemilu melalui saluran digital yang kami (Bawaslu) sediakan. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” jelasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang menyatakan bahwa Bawaslu akan terus mendukung kebijakan pemerintah dengan mengutamakan optimalisasi sumber daya dan teknologi. Bawaslu OKI berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.