Bawaslu OKI Hadiri Rakor Evaluasi Pengawas Ad Hoc, Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM

Jakarta, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan serta Pembinaan Pengawas Pemilu Ad hoc untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 yang diselenggarakan Bawaslu di Jakarta, Selasa (10/12/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu, Herwyn J. H. Malonda, yang menekankan pentingnya evaluasi untuk memperbaiki proses pembentukan dan peningkatan kapasitas pengawas ad hoc di masa depan.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu OKI, Didi Masda Riandri, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik arahan dan masukan dari Bawaslu. Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kendala yang dihadapi dalam rekrutmen Panwascam, PKD, hingga PTPS, serta upaya meningkatkan kompetensi mereka.

“Kami mencatat berbagai kendala dalam proses pembentukan pengawas ad hoc, seperti ketersediaan calon yang memenuhi syarat usia dan pendidikan, serta waktu yang cukup terbatas. Evaluasi ini akan kami jadikan bahan untuk memperbaiki mekanisme ke depan,” ujar Didi.

Didi juga mendukung penuh rencana Bawaslu untuk mengembangkan Learning Management System (LMS) sebagai alat peningkatan kapasitas SDM. “Dengan adanya LMS, kami optimistis pengawas pemilu akan lebih siap menghadapi tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalitas di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu OKI juga menyoroti pentingnya pendataan pengawas ad hoc yang terkena sanksi. Menurut Didi, data ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan selektivitas dalam proses rekrutmen sekaligus bahan pembinaan yang lebih terarah.

“Kami berkomitmen untuk mendokumentasikan seluruh kerja-kerja pengawasan dengan baik dan sistematis. Hal ini sejalan dengan arahan Bawaslu agar evaluasi pengawas ad hoc dapat terintegrasi dalam laporan pengawasan secara menyeluruh,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengawasan pemilu di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten OKI. Dengan evaluasi dan langkah strategis yang disiapkan, Bawaslu OKI bertekad untuk terus mengawal proses demokrasi yang transparan, adil, dan akuntabel.