Bawaslu OKI Catat 21 Dugaan Pelanggaran dalam Pilkada 2024, Mayoritas Laporan dari Masyarakat

Kayuagung, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI mencatat sebanyak 21 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dari total tersebut, 20 laporan berasal dari masyarakat, sementara 1 laporan merupakan temuan langsung oleh Bawaslu OKI.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menjelaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran telah ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

“Untuk dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, kami telah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sementara itu, dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah kami teruskan ke instansi terkait, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang,” ujar Romi pada Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu OKI, 21 dugaan pelanggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori. Sebanyak 6 laporan telah diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran Pemilu, 2 laporan dinyatakan tidak termasuk pelanggaran Pemilu, dan 14 laporan lainnya tidak diregistrasi. 

“Selain itu, terdapat 4 laporan yang terdiri dari 1 pelanggaran kode etik dan 3 pelanggaran hukum lainnya. Keempat laporan tersebut telah diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

“Kami juga menemukan 1 kasus pelanggaran netralitas ASN yang telah kami laporkan ke BKN Regional VII Palembang,” timpalnya.

Menjelang tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Bawaslu OKI mengimbau masyarakat untuk semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam proses demokrasi. Romi menegaskan komitmen Bawaslu OKI untuk terus memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.

“Kami akan terus bekerja sesuai prosedur untuk memastikan Pilkada ke depan berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan,” tegas Romi.

Dengan adanya temuan dan laporan ini, Bawaslu OKI berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong terciptanya iklim demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.