45 Anggota DPRD OKI Resmi Dilantik, Bawaslu OKI Sampaikan Pesan

Kayuagung, Bawaslu OKI – Dalam momentum pelantikan 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI Periode 2024-2029, Bawaslu OKI mengingatkan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Anggota Bawaslu OKI Didi Masda Riandri, yang hadir pada Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten OKI, menyampaikan pesan agar para wakil rakyat yang baru dilantik senantiasa bekerja dengan dedikasi dan integritas.

“Selamat kepada Anggota Dewan yang telah dilantik. Kami hadir di sini sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap proses demokrasi. Harapannya, Anggota DPRD yang baru ini dapat bekerja dengan penuh dedikasi, mengutamakan kepentingan rakyat, serta terus berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Didi pada Rabu (18/9/2024).

Tak hanya hadir sebagai undangan, Bawaslu OKI juga berperan aktif dalam memastikan prosesi pelantikan berjalan sesuai prosedur. Didi menegaskan bahwa pihaknya memastikan kesesuaian jumlah anggota yang dilantik dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI serta memantau jalannya prosesi sumpah/janji agar sesuai regulasi.

“Kami juga memastikan bahwa pelantikan ini sesuai dengan Keputusan KPU terkait penetapan calon terpilih dan perolehan kursi partai politik. Harapannya, para Anggota DPRD terlantik dapat menjalankan amanah sesuai konstitusi, yakni Pancasila dan UUD 1945, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Didi.

Pelantikan yang digelar di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten OKI ini diwarnai dengan hadirnya 45 persen wajah baru, sementara 55 persen merupakan anggota lama yang kembali terpilih. Para wakil rakyat ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan terus berfokus pada kepentingan masyarakat OKI.

Dengan resmi dilantiknya para Anggota DPRD, Bawaslu OKI berharap mereka dapat menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemerintahan yang bersih.