Latsar CPNS dan Orientasi PPPK Bawaslu Dimulai Agustus, Ini Rinciannya

Kayuagung, Bawaslu OKI - Bawaslu RI resmi memulai persiapan pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan Orientasi PPPK Tahun Anggaran 2025. Rapat koordinasi yang digelar secara daring pada Jumat (8/8/2025) turut diikuti oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu OKI, Abdul Jalal.

Dalam rapat tersebut, Jalal menjelaskan bahwa Latsar CPNS akan dilaksanakan dalam tujuh gelombang, mencakup 43 kelas dengan jumlah peserta per kelas antara 42 hingga 44 orang. “Rangkaian kegiatan berlangsung selama 61 hari per gelombang, dimulai 14 Agustus hingga 17 Desember 2025,” ujarnya.

Tahapan pelatihan meliputi pembelajaran mandiri melalui MOOC, E-Learning tahap I dan II, habituasi, serta penutupan. Seluruh rangkaian dirancang untuk membentuk karakter ASN yang profesional dan berintegritas.

Sementara itu, orientasi PPPK menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perpanjangan kontrak. “Orientasi ini bukan sekadar formalitas, tapi jadi syarat utama untuk menilai kelayakan perpanjangan kontrak PPPK,” jelas Jalal.

Skema pelaksanaan dilakukan secara blended (gabungan daring dan luring) dengan penyelenggara utama Puslitbangdiklat dan dukungan dari Bawaslu Provinsi. Kick-off kegiatan dijadwalkan pada 21 Agustus 2025, diawali dengan kuliah umum dari BKN, LAN, dan Bawaslu.

Sebanyak 4.360 peserta PPPK akan mengikuti dua kurikulum utama: pengenalan tugas dan fungsi ASN melalui MOOC LAN selama 45 jam pelajaran (setara 15 hari kerja), serta pengenalan nilai dan etika instansi selama 30 jam pelajaran (setara 10 hari kerja).

Materi lanjutan dari instansi akan digelar pada tahun 2026, baik secara daring maupun luring. Di akhir program, peserta akan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti orientasi secara penuh.

Menutup keterangannya, Jalal menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas ASN. “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar membentuk karakter ASN yang memahami nilai-nilai demokrasi, etika, dan tanggung jawab publik,” tutupnya.