Sikapi Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bawaslu OKI Terapkan Sistem Kerja Fleksibel

Kayuagung, Bawaslu OKI – Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, Bawaslu OKI menggelar rapat internal membahas penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai. Rapat yang digelar pada Senin (24/2/2025) ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 9 Tahun 2025, yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran negara.

Koordinator Sekretariat Bawaslu OKI, Abdul Jalal, menjelaskan rapat ini bertujuan membagi sistem kerja atau piket antarpegawai guna memastikan tugas dan fungsi Bawaslu tetap berjalan optimal meski dalam kondisi efisiensi anggaran. 

“Berdasarkan SE tersebut, pegawai Bawaslu akan dibagi menjadi dua sistem kerja, yaitu Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel,” ujar Jalal.

Jalal juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja yang telah terbangun selama ini. Meski saat ini Bawaslu OKI sedang memasuki masa non-tahapan pemilu, ia mengingatkan seluruh jajaran pegawai untuk tetap aktif melakukan penguatan demokrasi kepada masyarakat. 

“Non-tahapan maupun efisiensi anggaran jangan menjadi alasan untuk tidak berkontribusi dalam penguatan demokrasi. Kita masih bisa melakukan pendidikan politik kepada publik, misalnya melalui ruang siber, yang tidak memerlukan biaya besar,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjaga kinerja Bawaslu OKI di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, sistem kerja fleksibel ini juga dianggap mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.