Bawaslu OKI Dorong KPU OKI Intensifkan Koordinasi Data Pemilih

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI mendorong KPU OKI untuk mengintensifkan koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dorongan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu OKI, Syahrin, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar KPU OKI, Kamis (2/4/2026).

Syahrin menilai, komunikasi yang aktif dengan KPU Provinsi serta instansi terkait akan membantu menjaga kesesuaian data, sekaligus menekan potensi perbedaan antar lembaga. “Kalau koordinasi berjalan rutin dan terbuka, data yang digunakan bisa lebih selaras. Ini penting supaya tidak ada perbedaan antar instansi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan TNI dan Polri, terutama berkaitan dengan perubahan status keanggotaan yang berdampak pada hak pilih. Menurutnya, perubahan status seperti memasuki masa purnawirawan maupun menjadi anggota aktif dapat memengaruhi status seseorang dalam daftar pemilih.

“Perubahan status seperti ini perlu cepat ditindaklanjuti karena berpengaruh langsung pada hak pilih,” kata Syahrin.

Selain itu, Syahrin mengingatkan agar KPU OKI terus menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BPJS, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari lembaga tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan proses pemutakhiran daftar pemilih.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua KPU OKI Muhammad Irsan menyatakan pihaknya akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. “Kami akan terus menjalin koordinasi agar data pemilih yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Rapat pleno ini turut dihadiri anggota Bawaslu OKI, Muhammad Kafrowi dan RA. Muhammad Oki Mabruri, serta perwakilan instansi yang berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih.