Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilihan 2024, Bawaslu OKI : Upaya Pencegahan Dini

Jakarta, Bawaslu OKI - Bawaslu telah melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Pemetaan ini merupakan tindak lanjut dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diluncurkan pada Desember 2022 lalu. Fokus pemetaan ini adalah pada tahapan pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara.

Anggota Bawaslu OKI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) RA. Muhammad Oki Mabruri mengutip paparan dari Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, IKP 2024 berfungsi sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi dinamika politik yang berpotensi menimbulkan perubahan kebijakan yang cepat. 

 “IKP ini dirancang untuk memitigasi potensi kerawanan, khususnya dalam situasi di mana kebijakan terkait pemilihan mungkin mengalami perubahan secara cepat dan tidak terduga. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Oki saat menghadiri Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dalam paparan yang mengutip pernyataan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Oki menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini telah mengidentifikasi 5 provinsi yang masuk dalam kategori rawan tinggi, yaitu mencakup 13 persen dari seluruh provinsi yang dipantau. Selain itu, sebanyak 76 persen provinsi berada dalam kategori rawan sedang, sementara 11 persen provinsi masuk dalam kategori rawan rendah. Klasifikasi ini didasarkan pada analisis terhadap 27 indikator yang mencakup berbagai aspek krusial dalam proses pemilihan, seperti tahapan pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.

“Bawaslu melakukan pemetaan ini untuk memberikan gambaran awal mengenai daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih. Dengan demikian, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas bisa lebih waspada dan potensi gangguan atau kerawanan dapat dicegah sejak dini,” tambah Oki.

Sementara itu, menurut Lolly, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi pertama dalam kategori rawan tinggi dengan 19 dari 27 indikator kerawanan terpenuhi. Disusul oleh Kalimantan Timur dengan 18 indikator, Jawa Timur dengan 17 indikator, serta Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang masing-masing memenuhi 16 indikator. 

“Daerah yang masuk dalam rawan sedang atau rendah jika dilihat konteks tahapan bisa menjadi daerah yang kerawanan tinggi. Ini menjadi penekanan agar yang merasa rawan rendah tidak lengah, serendah apapun kerawanan kacamata kita selalu tinggi,” jelas Lolly.

Sedangkan dalam konteks kabupaten dan kota, terdapat 84 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi, 334 kabupaten/kota dengan kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota dalam kategori rawan rendah.

“Pemetaan Kerawanan Provinsi ini dihasilkan dari indikator gabungan antara data inputan dari provinsi dan data inputan dari Kabupaten/Kota dan juga pemetaan Kerawanan Kabupaten/Kota dihasilkan dari data inputan dari Kabupaten/Kota,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu ini.

Lolly berharap publik dapat membantu Bawaslu ikut serta dalam memantau daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sehingga kerja Bawaslu akan semakin komperhensif. Terlebih setelah penetapan calon, dirinya meyakini kerawanan akan semakin terasa terutama di kalangan masyarakat sehingga perlu peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat.

“Mudah-mudahan secara terbuka diakses oleh seluruh pihak sehingga bisa kita jadikan cara kita mitigasi secara cepat dan tepat demi menjaga demokrasi Indonesia,” tutur dia dalam penutup paparan.