Bawaslu OKI Utamakan Pencegahan Tekan Potensi Pelanggaran pada Pilkada 2024

Palembang, Bawaslu OKI – Anggota Bawaslu OKI, Syahrin, menghadiri Rapat Kerja Teknis Validasi dan Evaluasi Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran pada Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang digelar di The ALTS Hotel, Palembang, Senin (19/8/2024). Dalam kesempatan tersebut, dirinya menegaskan komitmen Bawaslu OKI untuk mengutamakan pencegahan dalam menekan potensi pelanggaran.

"Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sumsel, pencegahan memang menjadi kunci utama dalam mengurangi potensi pelanggaran. Kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil di lapangan selalu berlandaskan pada prinsip pencegahan yang telah diuraikan," ujar Syahrin.

Menjelang masa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKI, Syahrin juga menekankan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk KPU dan pasangan calon, untuk memastikan bahwa setiap proses yang dilalui dalam Pilkada 2024 ini berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Kami menyadari bahwa tantangan dalam masa pencalonan ini cukup besar. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan koordinasi yang baik, saya yakin kita dapat menjaga jalannya Pilkada 2024 di Kabupaten OKI ini dengan lebih baik dan meminimalisir pelanggaran,” kata Syahrin.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan menyampaikan bahwa dalam masa pencalonan Pilkada 2024 nanti, ada potensi ketegangan akan meningkat. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena pengawas pemilu di masing-masing daerah akan bersentuhan langsung dengan pasangan calon Gubernur, Bupati maupun Wali Kota di wilayahnya.

“Menjelang masa pencalonan, ketegangan mungkin meningkat, terutama bagi kita yang bertugas sebagai pengawas. Kami, Bawaslu Provinsi akan bersentuhan langsung dengan pasangan calon Gubernur di tingkat Provinsi, sedangkan rekan-rekan pengawas di tingkat Kabupaten/Kota akan berinteraksi dengan pasangan calon Bupati atau Wali Kota,” ujar Kurniawan.

Ia mengimbau kepada seluruh pengawas untuk terus melakukan pencegahan dengan memberikan imbauan tertulis kepada KPU dan pasangan calon, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Kurniawan berharap, dengan upaya pencegahan yang intensif, potensi pelanggaran saat Pilkada 2024 nanti dapat diminimalisir.

“Kita harus berkomitmen menjaga integritas proses Pemilu. Pencegahan adalah kunci untuk memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko terjadinya pelanggaran,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Sumsel untuk mengevaluasi seluruh proses penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024. Hal tersebut sebagai refleksi untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih baik dalam menekan potensi pelanggaran pada Pilkada 2024.