Bawaslu OKI: P2P Bukan Sekadar Program, Ini Fondasi Demokrasi Jangka Panjang

Kayuagung, Bawaslu OKI - Di tengah fase nontahapan pemilu, Bawaslu OKI menegaskan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bukan sekadar agenda teknis. Program yang baru saja diluncurkan oleh Bawaslu RI itu dinilai sebagai fondasi demokrasi jangka panjang, sebuah gerakan kolektif yang berangkat dari masyarakat, bukan berhenti pada institusi.

RA. Muhammad Oki Mabruri, anggota Bawaslu OKI yang membidangi Divisi Pencegahan, melihat P2P sebagai jawaban atas tantangan geografis dan demografis yang kerap membuat pendidikan politik sulit menjangkau daerah-daerah tertentu.

“Bagi kami, dan semestinya juga seluruh elemen masyarakat, P2P ini bukan sekadar program teknis. Ia adalah investasi demokrasi, bekal bagi warga untuk lebih tangguh dan cermat menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan,” kata Oki seusai menyaksikan peluncuran P2P lewat kanal YouTube Bawaslu RI, Senin (7/7/2025).

Ia juga menilai masa di luar tahapan pemilu sebagai momen strategis untuk menyemai kesadaran politik yang sehat dan kritis, khususnya melalui forum-forum diskusi yang memungkinkan warga menyampaikan evaluasi dan harapan untuk pemilu mendatang.

Meski Sumatera Selatan belum ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan P2P, Oki tetap optimistis wilayahnya akan mendapat kesempatan.

“Kami berharap Sumsel mendapat giliran, sehingga OKI juga dapat berperan langsung dalam membumikan P2P ini,” tandasnya.