Bawaslu OKI Siapkan Langkah Tekan Kerawanan Data dan Logistik Pemilu

Jakarta, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI menegaskan komitmen menekan kerawanan pemilu dengan menyiapkan langkah pengawasan di sektor pemutakhiran data pemilih dan distribusi logistik. Fokus ini muncul setelah evaluasi nasional menyoroti dua aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan 2024.

Anggota Bawaslu OKI, Muhammad Kafrowi, memandang pemanfaatan sistem informasi seperti SIDALIH dan aplikasi pendukung lain dapat meningkatkan akurasi data pemilih. Namun, ia menekankan perlunya pengawasan melekat agar rekomendasi pengawas benar-benar ditindaklanjuti.

“Teknologi memang membantu mempercepat proses, tetapi tanpa pengawasan ketat hasilnya bisa melenceng. Kami ingin setiap rekomendasi pengawas dijalankan dengan sungguh-sungguh,” ujar Kafrowi saat Konsolidasi Nasional Bawaslu di Ancol, Selasa (9/12/2025).

Kafrowi juga memberi perhatian pada keselamatan dan beban kerja badan ad hoc. Ia merujuk evaluasi yang menunjukkan penurunan jumlah petugas meninggal dunia pada Pemilu 2024 setelah adanya pembatasan jumlah pemilih per TPS, peningkatan bimbingan teknis, serta pengaturan usia petugas.

“Keselamatan petugas harus menjadi prioritas. Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga pembatasan jumlah pemilih per TPS dan peningkatan pelatihan wajib dijalankan agar beban kerja lebih manusiawi,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Kafrowi mengatakan Bawaslu OKI akan memperkuat koordinasi dengan KPU OKI dan pemerintah daerah untuk memastikan standar rekrutmen, pelatihan, serta jaminan kesehatan bagi pengawas dan penyelenggara ad hoc terpenuhi.

Selain itu, Kafrowi menyiapkan pengawasan terstruktur terhadap distribusi dan kesiapan logistik di wilayah yang rawan keterlambatan maupun kendala teknis. “Pengalaman adanya TPS yang harus melaksanakan pemungutan suara susulan menjadi pelajaran penting agar pengawasan logistik lebih ketat,” ujarnya.

Dengan pengawasan berlapis dan pemanfaatan teknologi informasi, Kafrowi berharap potensi sengketa hasil maupun pelanggaran prosedural dapat ditekan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu dan pilkada di Kabupaten OKI semakin menguat.