Bawaslu OKI Nilai Sinergi Pusat-Daerah Kunci Stabilitas Pemilu

Jakarta, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI menyambut positif paparan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawas Pemilu di Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kemendagri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat infrastruktur serta stabilitas kelembagaan pengawas pemilu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKI, Muhammad Kafrowi, menilai penegasan itu menjadi pengingat bahwa pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia. “Karena pemilu kita begitu rumit, pengawasannya harus benar-benar kuat, independen, dan terstruktur sampai ke kabupaten,” katanya.

Ia menjelaskan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disampaikan Kemendagri akan diterjemahkan dalam langkah konkret di daerah. Fokusnya pada pencegahan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Kafrowi juga menyambut baik momentum putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga ajudikasi. Menurutnya, kewenangan itu diharapkan membuat rekomendasi pengawas pemilu di Kabupaten OKI lebih efektif dan tidak lagi diabaikan.

“Kewenangan ajudikasi memberi kami posisi lebih jelas. Harapannya, keputusan pengawas di OKI tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujarnya.

Di tingkat teknis, Bawaslu OKI berkomitmen memperkuat kelembagaan pengawasan dengan meningkatkan kualitas rekrutmen dan kapasitas sumber daya manusia. “Kami juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan, pelaporan, dan penanganan pelanggaran,” tutur Kafrowi.

Selain itu, Kafrowi menyebut Bawaslu OKI akan memperluas jejaring pendidikan politik bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media lokal. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik warga sekaligus menekan praktik politik uang dan kecurangan lainnya.