STISIPOL Candradimuka dan Bawaslu OKI Sepakat Perkuat Demokrasi Lewat Kampus

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI terus memperluas jejaring pengawasan demokrasi. Pada Senin (6/10/2025), lembaga pengawas Pemilu ini menjamu perwakilan STISIPOL Candradimuka Palembang dalam audiensi yang membuka jalan kerja sama strategis antara institusi negara dan kampus.

Wakil Rektor III STISIPOL Candradimuka, Deby Hestriniah, menyampaikan kesiapan kampus untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Bawaslu. Mulai dari menjadi narasumber publikasi hingga berperan sebagai saksi ahli dalam konteks kepemiluan.

“Kami ingin STISIPOL hadir bukan hanya sebagai pengamat, tapi juga sebagai mitra yang ikut membangun demokrasi. Kalau dibutuhkan, dosen kami siap jadi saksi ahli atau pengisi diskusi publik,” ujar Deby.

Menanggapi hal itu, Anggota Bawaslu OKI, Syahrin, menyambut baik keterlibatan kampus. Ia menilai, kontribusi akademisi dapat memperkuat proses penanganan pelanggaran Pemilu, terutama dalam hal interpretasi hukum dan pasal-pasal yang kerap membutuhkan sudut pandang multidisipliner.

“Kalau ada mahasiswa yang ingin meneliti di sini, kami terbuka. Kolaborasi ini bisa bantu kami, terutama dalam menerjemahkan aspek hukum dan bahasa yang kadang rumit,” kata Syahrin.

Audiensi juga membahas peluang Bawaslu OKI untuk hadir sebagai praktisi dalam kegiatan kampus. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, menyatakan kesiapannya menjadi narasumber dalam kuliah umum maupun forum akademik lainnya.

“Kalau STISIPOL butuh praktisi untuk kuliah umum atau seminar, kami siap. Kami juga punya podcast ‘Beranda Demokrasi’ yang bisa jadi ruang edukasi bersama,” ucap Oki.

Ia menambahkan, Bawaslu OKI akan berkoordinasi jika diperlukan mahasiswa sebagai peserta dalam pendidikan pengawasan partisipatif maupun kegiatan sosialisasi lainnya.

Deby merespons dengan antusias. Ia berharap STISIPOL bisa dilibatkan dalam berbagai program Bawaslu sebagai bagian dari visi dan misi kampus yang menekankan pendidikan demokrasi.

“Kalau ada mahasiswa kami yang butuh data atau akses untuk penelitian, kami harap Bawaslu bisa fasilitasi. Dan kalau ada staf Bawaslu yang ingin kuliah di STISIPOL, kami siap bantu,” tuturnya.

Deby juga mengusulkan agar hasil audiensi ini dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama jangka panjang.

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa demokrasi tak hanya dibangun lewat regulasi, tapi juga lewat kolaborasi lintas sektor yang menyentuh akar pendidikan dan partisipasi publik.