P2P Digulirkan Lagi di Sumsel, Bawaslu OKI Siapkan Kader Demokrasi

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI kembali menjadi bagian dari program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digulirkan Bawaslu RI untuk tahun 2025. Program ini dijadwalkan mulai 21 Oktober hingga 20 Desember mendatang, dengan format pembelajaran audio visual, diskusi daring, dan sesi luring di sejumlah titik di Sumatera Selatan.

P2P merupakan kelanjutan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang pertama kali digagas pada 2018. Program ini dirancang untuk memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat, sekaligus menanamkan semangat partisipatif melalui transfer pengetahuan dan keterampilan teknis kepada warga sipil.

Anggota Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, menyambut antusias penyelenggaraan program tersebut. Menurutnya, kehadiran Bawaslu pasca Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap krusial untuk menjaga nyala demokrasi di tengah masyarakat.

“Setelah pemilu usai, bukan berarti tugas kita selesai. Justru saat inilah kita perlu hadir, memperkenalkan kembali peran Bawaslu kepada publik. Lewat P2P, kami ingin membentuk kader pengawas yang punya daya kritis, mandiri, dan konsisten dalam menjaga integritas demokrasi,” ujar Oki, Rabu (15/10/2025).

Ia menekankan bahwa para peserta P2P bukan sekadar pelengkap kegiatan, melainkan mitra strategis yang kelak menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga pengawas. “Mereka akan jadi garda depan dalam menyebarkan nilai kejujuran dan keadilan dalam politik. Bukan hanya mengawasi, tapi juga mengedukasi,” tambahnya.

Oki juga menyoroti pentingnya menjadikan pengawasan partisipatif sebagai gerakan sosial yang tumbuh dari kesadaran warga, bukan sekadar rutinitas menjelang pemilu. “Kita ingin pengawasan ini hidup di tengah masyarakat, menjadi bagian dari budaya politik yang sehat dan inklusif,” katanya.

Ia berharap program ini mampu melahirkan jejaring masyarakat sipil yang aktif mengawal jalannya demokrasi, termasuk melawan praktik politik uang, ujaran kebencian, dan disinformasi yang kerap muncul dalam kontestasi elektoral.

Adapun pelaksanaan P2P di Sumatera Selatan terbagi dalam lima zona daring yang mencakup 14 kabupaten, masing-masing diwakili oleh 40 peserta. Zona 1 meliputi OKU, OKU Timur, OKU Selatan; Zona 2 Prabumulih, Muara Enim, PALI; Zona 3 Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara; Zona 4 Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam; dan Zona 5 OKI serta Musi Banyuasin. Sementara sesi luring akan dipusatkan di satu wilayah yang mencakup Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin.

Dengan komposisi peserta yang beragam dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, Bawaslu OKI berharap P2P 2025 menjadi titik awal lahirnya pengawas-pengawas muda yang tak hanya paham aturan, tapi juga berani menjaga marwah demokrasi di lingkungannya masing-masing.