KPU OKI Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pengawasan Bawaslu

Palembang, Bawaslu OKI — KPU OKI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengawasan yang dilakukan Bawaslu OKI demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan beretika. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota KPU OKI, Dedi Irama, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang digelar Bawaslu OKI di Palembang, Rabu (24/9/2025).

Dalam pemaparannya, Dedi menyampaikan bahwa keberhasilan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten OKI tak lepas dari sinergi antarlembaga, termasuk dukungan aktif dari Bawaslu OKI. Ia menyebut, pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat membantu KPU dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, terutama pada tahapan krusial seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan penghitungan suara.

“Bawaslu OKI bukan hanya mitra teknis, tapi juga bagian penting dari sistem demokrasi kita. Dukungan mereka membuat proses pemilu lebih terarah dan berintegritas,” ujar Dedi.

Ia juga menyoroti peran sistem pendukung dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan TNI yang turut berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu. Namun, menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pengawasan etik dari Bawaslu menjadi elemen yang tak bisa dipisahkan dari keberhasilan tersebut.

“Penegakan etika terhadap badan adhoc bisa berjalan optimal karena ada pengawasan yang kuat dari Bawaslu dan partisipasi masyarakat,” katanya.

Dedi kemudian memaparkan strategi membangun institusi penyelenggara pemilu yang tangguh dan beretika. Di antaranya, memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, menjalin kerja sama berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, serta mendorong pendidikan politik melalui kelompok masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya soal prosedur. Kita harus hadir di tengah masyarakat, membangun budaya politik yang sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Untuk membentuk aparatur yang tangguh, Dedi menekankan pentingnya penguatan budaya kerja, kepemimpinan visioner, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen terhadap etika dan integritas.

“Kalau aparatur kita kuat secara etika dan kompetensi, maka demokrasi akan punya fondasi yang kokoh,” tutupnya.