Kafrowi: Pemilu Berkualitas Butuh Rakyat yang Melek Hukum

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi publik, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul peluncuran Indeks Partisipatif Pilkada (IPP) oleh KPU dan korelasinya dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diungkap Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKI, Muhammad Kafrowi, menyebut partisipasi publik adalah roh demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, semangat berdemokrasi bisa kehilangan arah.

“Partisipasi itu penting, tapi kalau tidak dibarengi pengawasan, sama saja seperti rumah besar tanpa pagar. Di OKI, kami ingin semangat masyarakat dalam berdemokrasi selalu didampingi kesadaran hukum dan pengawasan aktif,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).

Ia menilai, meningkatnya IPP merupakan capaian positif, namun juga membawa tantangan baru. Sementara IPP mencerminkan keterlibatan masyarakat, IKP menunjukkan potensi kerawanan. Keduanya, kata Kafrowi, harus saling menguatkan dalam desain pemilu yang lebih sehat.

“Kalau partisipasi tinggi tapi pengawasan lemah, kita justru membuka celah bagi pelanggaran. Pengawasan harus hadir di semua lini, mulai dari penyelenggara, peserta, dan pemilih. Kami terus dorong masyarakat OKI untuk jadi pengawas aktif, bukan sekadar pemilih,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, Bawaslu OKI akan memperkuat literasi demokrasi dan membuka ruang kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah membentuk gerakan pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemilu yang berkualitas bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana rakyat mendapat manfaat lewat kebijakan yang berpihak. Di titik itulah pengawasan partisipatif jadi penentu,” tutupnya.