Gandeng NPC, Bawaslu OKI Siapkan Pemilu Ramah Disabilitas

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI menegaskan komitmennya untuk menyiapkan pemilu yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam agenda pengawasan partisipatif yang digelar di Kayuagung, Bawaslu OKI menggandeng National Paralympic Committee (NPC) Indonesia cabang OKI sebagai mitra strategis dalam menjangkau kelompok pemilih rentan dan mendorong pemilu yang inklusif.

“Kami ingin pemilu benar-benar bisa diakses oleh semua warga, termasuk kawan-kawan dari NPC. Mereka punya hak suara yang sama, dan itu harus dijamin,” ujar Anggota Bawaslu OKI, Muhammad Kafrowi, dalam sambutannya pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif bertajuk Membangun Ekosistem Pengawasan yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan Bersama NPC, Senin (20/10/2025).

Kafrowi menjelaskan, penyandang disabilitas kerap menghadapi kendala saat hari pemungutan suara, mulai dari akses lokasi hingga kebutuhan alat bantu. Karena itu, Bawaslu OKI mulai mengumpulkan data anggota NPC yang tersebar di berbagai kecamatan sebagai langkah awal pengawasan berbasis kebutuhan.

“Kalau ada yang sedang sakit atau dirawat saat pemilu, kami ingin memastikan mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Data dari NPC akan sangat membantu, karena lewat itu kami bisa melakukan pengawalan agar suara mereka tidak terlewat begitu saja,” katanya.

Saat ini, NPC OKI memiliki hampir seratus anggota di berbagai kecamatan. Kafrowi berharap kerja sama ini berlanjut hingga Pemilu 2029. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik sejak dini agar penyandang disabilitas menjadi subjek, bukan hanya objek, dalam proses demokrasi. 

“Minimal, mereka bisa saling menjaga. Kalau ada yang kesulitan, mereka tahu ke mana harus lapor. Kami juga bisa sampaikan ke KPU soal kebutuhan teknis, seperti alat bantu atau pendampingan,” tuturnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif yang lebih inklusif. Bawaslu OKI ingin memastikan bahwa pemilu mendatang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil secara aksesibilitas.

“Pemilu bukan cuma soal suara yang masuk kotak, tapi soal siapa saja yang diberi kesempatan untuk bersuara,” pungkas Kafrowi.