Lompat ke isi utama

Berita

Serahkan Laporan Akhir Divisi P2H, Bawaslu OKI Bahas Hasil Pengawasan Pilkada 2024

LAPORANP2H

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona dan Anggota, RA. Muhammad Oki Mabruri, menghadiri rapat diskusi sekaligus menyerahkan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) kepada Bawaslu RI di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Jakarta, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI secara resmi menyerahkan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) kepada Bawaslu RI di Jakarta, Senin (13/1/2025). Laporan ini mencakup hasil pengawasan intensif selama penyelenggaraan Pilkada OKI 2024.

Dalam penyerahan tersebut, Anggota Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, berkesempatan memaparkan laporan yang mencakup berbagai aspek pengawasan, termasuk upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye, hingga distribusi logistik pemilihan. Selain itu, laporan ini juga menyoroti program sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk mendukung pengawasan partisipatif.

“Kami terus menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil. Hasil pengawasan ini akan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki proses demokrasi ke depan,” ujar Oki.

Lebih lanjut, Oki juga menyampaikan masukan dari Panwascam se-Kabupaten OKI terkait usulan penambahan jumlah pengawas, khususnya di wilayah perairan dan sulit dijangkau seperti Sungai Menang, Cengal, dan Air Sugihan. Ia menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki tantangan unik, seperti akses transportasi yang sulit dan keterbatasan jumlah pengawas di daerah.

“Dengan penambahan jumlah pengawas, kami berharap dapat menjangkau daerah-daerah jauh ini secara optimal. Pengawasan yang lebih intensif di wilayah tersebut sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan,” tambahnya.

OKI2025

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, turut menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama Pilkada 2024. Di antaranya adalah keterlambatan distribusi logistik, potensi pelanggaran aturan kampanye di wilayah terpencil, hingga kesulitan dalam proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).

“Selain penambahan jumlah, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengawas juga menjadi prioritas. Pengawas di daerah jauh, terpencil, bahkan di wilayah perairan harus memiliki kemampuan hingga akomodasi yang memadai untuk menghadapi tantangan lapangan,” tegas Romi.

Bawaslu RI menyambut baik laporan dan usulan yang disampaikan Bawaslu OKI. Mereka berkomitmen untuk mengkaji kebutuhan di setiap daerah secara komprehensif. Selain itu, Bawaslu RI memberikan apresiasi atas kinerja Divisi P2H Bawaslu OKI yang dinilai proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan Pilkada 2024.

Rapat ini juga menjadi ruang diskusi produktif untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan sinergi antara Bawaslu RI dan jajaran di daerah, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin berkualitas dan transparan.

Sebagai informasi tambahan, penyerahan laporan ini dilakukan serentak oleh Divisi P2H Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel dengan pendampingan langsung dari Koordinator Divisi P2H Bawaslu Sumsel, Massuryati.

FOTBERKETUA

Penulis : Bobby Aditya Nugraha

Foto : Emilia

Tag
#AyoAwasiBersama #BawasluOKI