Pasca Audit BPK, Bawaslu OKI Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Palembang, Bawaslu OKI – Bawaslu OKI menghadiri rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Rapat yang digelar di Kantor Bawaslu Sumsel, Senin (10/2/2025) ini, merupakan upaya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu OKI, Abdul Jalal, menyatakan kehadiran dalam rapat ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu OKI untuk mendukung proses pengawasan yang lebih baik. 

“Kami siap bekerja sama dengan BPK, Inspektorat Bawaslu RI, dan Bawaslu Sumsel untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya.

Pada momen ‘exit meeting’ sebelumnya, Bawaslu OKI bersama BPK, Inspektorat Bawaslu RI, dan Bawaslu Sumsel telah membahas langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi temuan-temuan audit. Beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan antara lain penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas pelaporan, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pemilu.

“Kami berkomitmen untuk memperbaiki setiap rekomendasi yang diberikan setelah proses audit. Ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan pemilu di tingkat kabupaten,” tambah Jalal.

Selain itu, Bawaslu OKI juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bimbingan dari BPK, Inspektorat Bawaslu RI serta Bawaslu Sumsel dalam proses ini. 

“Kerja sama yang baik antara Bawaslu OKI, BPK, Inspektorat Bawaslu RI, dan Bawaslu Sumsel sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk aspek keuangan, berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip ‘good governance’,” tutur Jalal.

Dengan adanya rapat ini, Bawaslu OKI berharap dapat memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan pemilu di tingkat kabupaten. Hal ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Bawaslu OKI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk turut serta mengawal proses demokrasi ini. 

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas,” pungkas Jalal.

Dengan langkah ini, Bawaslu OKI menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk pengelolaan keuangan, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.