Antisipasi Kendala Teknis, Bawaslu OKI Perketat Pengawasan Logistik Pilkada 2024

Kayuagung, Bawaslu OKI – Dalam upaya memastikan kelancaran distribusi logistik jelang Pilkada 2024, Bawaslu OKI, melalui Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDMO Diklat), Didi Masda Riandri, melakukan inspeksi langsung ke gudang logistik KPU OKI, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kedatangan perlengkapan logistik kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sekaligus untuk memastikan seluruh proses pengelolaan logistik telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Logistik Pilkada adalah tulang punggung kelancaran pemilihan. Kami memastikan ketepatan jumlah, kualitas, waktu, dan prosedur. Bahkan detail kecil, seperti kondisi plastik pembungkus kotak suara, tidak boleh terabaikan. Ini untuk menghindari kendala yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan,” tegas Didi.

Didi menjelaskan bahwa Bawaslu OKI telah menurunkan tim khusus untuk memantau aktivitas di gudang logistik KPU, mulai dari penerimaan logistik, penyimpanan, hingga pendistribusian ke tingkat TPS.

“Pengawasan dimulai sejak logistik tiba di gudang hingga didistribusikan. Kami ingin memastikan bahwa logistik yang diterima TPS tetap dalam kondisi sesuai standar,” tambahnya.

Selain itu, Didi mengingatkan musim hujan yang mulai intens di bulan November menjadi perhatian utama. Ia juga mengingatkan agar gudang logistik tidak mengalami kebocoran atau kelembapan, yang bisa merusak logistik.

“Gudang harus terlindungi dari kebocoran yang dapat menyebabkan kelembapan, karena itu bisa merusak logistik. Mulai besok, distribusi logistik ke daerah-daerah terjauh akan dilakukan, jadi kita harus mengantisipasi potensi keterlambatan akibat cuaca,” tegasnya.

“Setiap proses akan diawasi dengan teliti. Kami ingin memastikan bahwa logistik sampai ke TPS dalam kondisi prima, tanpa cacat,” tambahnya.

Pengawasan ketat ini menjadi langkah strategis Bawaslu OKI dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar tanpa kendala teknis yang dapat mengganggu proses demokrasi di Kabupaten OKI.