Bawaslu OKI Perkuat Basis Pengawasan Lewat Uji Petik dan P2P

Palembang, Bawaslu OKI - Merespons arahan Srikandi Bawaslu Sumsel, Massuryati, soal konsistensi pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu OKI memperkuat langkah pengawasan melalui pelaporan hasil uji petik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan PDPB yang berlangsung di Palembang, Selasa (4/11/2025).

Anggota Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, menekankan bahwa pelaporan hasil uji petik bukan urusan administratif semata, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga mutu demokrasi. “Laporan kami sudah rutin dikirim ke provinsi, dan hasil pengawasan pun kami bagikan di media sosial. Masyarakat perlu tahu apa saja yang sudah kami lakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tim pencegahan Bawaslu OKI telah mendokumentasikan seluruh proses pengawasan PDPB secara sistematis, termasuk hasil uji petik. Menurutnya, konsistensi pelaporan menjadi penanda keseriusan lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Memanfaatkan masa nontahapan, Bawaslu OKI saat ini sedang menjalankan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara daring guna mendorong keterlibatan masyarakat. Inisiatif ini dipandang sebagai upaya membangun pengawasan yang bertumpu pada partisipasi warga.

“Kalau di lapangan ada hambatan, kami siap ngobrol bareng Bawaslu provinsi untuk cari solusinya. Pengawasan itu bukan kerja satu pihak,” tutur Oki.

Menanggapi dorongan dari Bawaslu Sumsel untuk memperkuat kinerja di masa nontahapan, Bawaslu OKI memanfaatkan waktu ini untuk konsolidasi internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Sumsel, Ardiyanto, yang menekankan pentingnya membentuk pengawas lapangan yang siap sejak awal.

“Kami sedang intensifkan pelatihan internal. Supaya saat tahapan dimulai, pengawas kami sudah siap turun lapangan,” tegas Oki.

Sebagai tambahan informasi, rapat koordinasi ini turut dihadiri Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, serta jajaran Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) dari seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Selatan.