Bawaslu OKI Evaluasi Pemilu Bersama NPC, Fokus pada Kendala Lapangan

humas | Senin, Oktober 20, 2025 - 14:42

_{RA. Muhammad Oki Mabruri saat menyampaikan pentingnya forum evaluasi sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif yang inklusif, Kayuagung, Senin (20/10/2025).}

Kayuagung, Bawaslu OKI — Bawaslu OKI menggelar diskusi terbuka bersama National Paralympic Committee (NPC) OKI dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Kegiatan bertajuk Membangun Ekosistem Pengawasan yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan itu berlangsung pada Senin, (20/10/2025), dan menjadi ruang penting bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan langsung berbagai kendala yang mereka alami.

Koordinator Divisi P2H Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, menyebut forum ini sebagai langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan partisipatif yang selama ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan.

“Di pemilu sebelumnya, saya dengar masih ada teman-teman NPC yang sudah punya KTP tapi namanya belum masuk DPT. Ini bukan soal teknis semata, tapi menyangkut hak warga negara yang harus dijamin,” ujar Oki dalam diskusi.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif dilakukan lebih awal, agar berbagai hambatan yang pernah terjadi bisa segera diinventarisasi dan direkomendasikan kepada KPU OKI untuk ditindaklanjuti.

“Kalau kita tunggu mendekati hari pemungutan suara, banyak masalah yang terlewat. Misalnya, ada sahabat tunanetra yang tidak menerima surat suara braille. Itu harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Selama diskusi berlangsung, para anggota NPC OKI menyampaikan beragam pengalaman mereka saat mengikuti pemilu, mulai dari akses lokasi TPS hingga minimnya informasi yang bisa diakses secara mandiri. Bawaslu OKI mencatat seluruh masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih inklusif dan adil. Bawaslu OKI berkomitmen mendorong perbaikan sistem, agar suara penyandang disabilitas tak lagi terpinggirkan dalam proses demokrasi.

“Kalau kita bicara demokrasi yang sehat, maka semua warga harus punya akses yang setara. Termasuk mereka yang selama ini suaranya nyaris tak terdengar,” tutup Oki.